Pendopo Kabupaten Madiun di Pangongangan

Kabupaten Madiun berdiri sejak tahun 1568. Waktu itu masih bernama Kadipaten Purabaya. Pusat pemerintahan pertama diyakini di Desa Sogaten. Bupati pertama tercatat dengan nama Pangeran Timur yang merupakan Putra Bungsu dari Sultan Trenggono. Dalam perkembanganya, pusat pemerintahan kabupaten Madiun sudah berkali-kali mengalami berpindah tempat. Sebab perpindahan tersebut tidak diketahui selain alasan kosmologis Jawa. Sebagaimana yang telah diketahui, banyak kota kerajaan di Jawa yang selalu berpindah setiap kali pergantian rezim (Hudiyanto, 2003). Adapun daerah-daerah yang pernah dijadikan pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun adalah Sogaten (saat masih bernama Kadipaten Purabaya), Kuncen (Wonorejo (saat masih bernama Kadipaten Purabaya), Demangan (Wonosari), Kranggan, Maospati (Magetan), Pangongangan, dan yang baru saja Mejayan (Caruban).

Pendopo Kabupaten Madiun di Pangongangan (Dok. Pribadi)

Sebagai pusat pemerintahan kemudian dibangunlah sebuah bangunan permanen yang berfungsi sebagai pemerintahan dan tempat tinggal Bupati. Bangunan tersebut dinamai dengan Pendopo Kabupaten. Dari 6 daerah yang pernah dijadikan pusat pemerintahan (tidak termasuk Mejayan) dan dibangun pendopo, hanya 1 pendopo yang masih utuh yakni Pangongangan. Di Desa Sogaten yang tersisa sekarang tinggal umpak-umpak batu. Kranggan menjadi area sawah tapi masih bisa ditemui toponimi yang berhubungan dengan konsep alun-alun jawa seperti sawah alun-alun, puntuk sigit (diduga dari kata Mesigit atau Mesjid). Sedangkan yang lainya sudah hilang dan tidak dapat diketahui secara pasti lokasinya. Pusat pemerintahan di Pangongangan bertahan cukup lama diantara daerah lainnya. Secara administrasi Pendopo yang akan dibahas ini berlokasi di Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

 

Pintu Masuk Ke Kompleks Pendopo Kabupaten Madiun di Pangongangan (Dok. Pribadi)

Pendopo Kabupaten Madiun di Pangongangan bernama resmi Pendopo Muda Grha. Putra Bupati Ronggo Prawiridirjo III (menjabat 1795 – 1810), Ronggo Prawirodiningrat (1822 – 1861) merupakan bupati pertama yang menempati Pendopo di Pangongangan. Hal ini dikarenakan Bupati Ronggo II (1784 – 1795) sampai Tumennggung Tirtoprojo (1820 – 1822) masih berkedudukan di Kranggan dan Maospati. Mengenai masa pembangunannya belum diketahui secara pasti. Namun, pembangunannya sudah rencanakan oleh Bupati Ronggo Prawirodirjo I (1755 – 1784). Bupati Wedana Mancanegara Timur yang saat itu berkedudukan di Kranggan berkeinginan membangun pendopo baru. Desa Taman sebenarnya ingin dijadikan pusat kabupaten selanjutnya namun usaha ini mengalami kegagalan karena desa tersebut hanya cocok untuk pesarehan atau pemakaman. Sang Bupati kemudian meminta nasihat para ahli nujum untuk menentukan lokasi yang baru. Dan lokasi yang didapat adalah lokasi pendopo sekarang ini. Sang Bupati kemudian melihat calon lokasi pendopo yang baru yang telah dianjurkan para ahli nujum. Pangongangan atau Pangongakan berasal dari kata Ngongak yang berarti melihat sesuatu. Untuk menentukan lokasi pendopo yang baru ahli nujum menjadikan Makam Nyai Ronje sebagai patokan (Adam, 1940 : 333). Peristiwa tersebut kemudian menjadi asal-usul Desa Pangongangan. Makam Nyai Ronje masih ada hingga sekarang dan merupakan punden desa bagi warga Panggongangan sehingga setiap bulan suro sering diadakan upacara bersih desa. Tokoh ini dipercaya sebagai pembabat tanah Pangongangan ini.

Punden Njai Ronje (Dok. Pribadi)

Pada tahun 1836, Gubernur Jenderal Hindia-Belanda Dominique Jacques de Eerens (1835-1839) sempat berkunjung ke Madiun yang kemudian dijamu oleh Bupati Ronggo Prawiradiningrat di pendopo yang megah. Dari laporan perjalanannya dikatakan, Kabupaten Madiun dibangun dan ditata sesuai dengan selera eropa yaitu sejumlah bangunan terbuat dari batu (TNI, 1859 : 470, Onghokham, 2018 : 133). Itulah sebabnya kenapa arsitektur bangunan Pendopo Kabupeten Madiun di Pangongangan merupakan perpaduan gaya jawa dan eropa. Sentuhan gaya Eropa nampak pada bangunan utamanya dengan pemakaian pilar-pilar yunani layaknya seperti rumah resident. Hal tersebut kemudian berimbas pada bangunan-bangunan yang berada di Kompleks Pendopo Kabupaten.

Kondisi Pendopo Kabupaten Madiun di Pangongangan dari peta Hoofdplaats Madioen 1917 (KITLV) yang telah dimodifkasi dengan keterangan dari denah B.O.W tahun 1926

Tahun 1926 Burgelijke Openbare Werken (B.O.W) (Dinas PU-nya Hindia Belanda) membuat denah keseluruhan kompleks Pendopo Kabupaten Madiun dengan total luas 3900 m2. Denah tersebut dapat dilihat di Buku Madiun : Sejarah Politik & Transformasi Kepemerintahan dari abab XIV hingga awal abab XXI yang disusun Tim Fakultas ilmu Budaya UGM dengan Pemerintah Kabupten Madiun halaman 253-254. Berdasarkan denah terdapat bangunan-bangunan pendukung Pendopo Kabupaten Madiun yang berupa penjara kabupaten, peseban, panggung, kantor persoenel, ruang gamelan, ruang mobil tempat/kandang kuda serta kantor kabupaten (Regentschapskantoor) (lihat peta). Penjara kabupaten berada disebelah timur. Penjara ini diketahui pernah digunakan mengajar bagi murid-murid organisasi Wiloetomo yang merupakan cikal-bakal Vereniging Madioensche Kartinischool (________, 1938 : 16). Paseban berada ditengah-tengah kompleks, tempat ini digunakan sebagai “ruang tunggu” para tamu sebelum menghadap bupati. Panggung berada dekat dengan alun-alun yang berfungsi sebagai tempat bupati untuk memantau atau melihat para prajurit berbaris di alun-alun. Keberadaan Panggung yang kemudian membuat sekolah disebelahnya kemudian lebih dikenal dengan SD Panggung (SDN 01 Pangongangan). Kemudian Kantor Kabupaten atau Regentschapskantoor juga berada dekat dengan alun-alun samping bioskop Apollo (arjuno). 

Pembangunan gedung Regentschapkantor ternyata memilki kisah kelam didalamnya. Kisah kelam itu bukan adanya korban waktu pembangunan melainkan adanya korupsi. Biaya yang dianggarkan pada gedung yang dibangun akhir tahun 1928 ini adalah f 24.200 atau sekitar f 33 per m2 (F= Florin, simbol mata uang belanda, Gulden). Ternyata terjadi pembengkakan anggaran dengan biaya tambahan sebesar f 20.450. Nilai bangunan per meter persegi menjadi sekitar f 46,50. Biaya tambahan dipakai untuk platfon gribik susun dan untuk Jendela model Vlaams (Margana, dkk,2017 : 254).

Saat diadakan proses audit dan pengecekan, diditemukan adanya banyak material yang tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Misalnya, kayu-kayu yang tiang dan blandar yang ternyata harganya lebih murah daripada apa yang ditentukan dianggaran. Temuan ini berbuntut proses investigasi atas pengunaan anggaran. R. Soeradji yang merupakan pemborong lapangan proyek tersebut harus menghadapapi tim investagasi dan pemeriksaan intensif. Belum diketahui sejauh apa kasus ini, dan apakah pemborong utama proyek, seorang insinyur belanda juga ikut diperiksa (Margana, dkk,2017 : 254).

Regentschaapkantoor Madioen

Patung pengambaran sosok Retno Ayu Djumillah menjadi pembatas antara halaman depan dan belakang sekaligus patung penyambut para tamu yang ingin masuk ke pendopo. Patung ini dibangun pada tahun 2005 pada masa Bupati Djunaidi Mahendra. Di Pendopo terdapat pula 2 buah meriam kecil merupakan tinggalan bupati-bupati terdahulu. Bagian belakang pendopo berupa teras dan pekarangan yang luas. Pekarangan belakang pendopo layaknya sebuah kebun raya yang terdapat beberapa tumbuhan dan hewan-hewan peliharaan seperti kijang, dan ayam jago. Selain itu juga juga dapat kita temui beberapa tinggalan purbakala yang berupa jaladwara.

Meski telah mengalami beberapa kali renovasi, bentuk asli pendopo Kabupaten masih terjaga. Pada tahun 1918, Bupati R.H Tumenggung Kusnodiningrat melakukan renovasi bagian dinding dan tiangnya. Semula dindingnya berupa kayu di ganti dengan tembok. Satu tiang diantaranya digunakan sebagai tetenger yang didalamnya disimpan sebuah tombak pusaka. Bupati Drs. H. Bambang Koesbandono (1983-1988) membangun prasasti nama-nama bupati dari masa-masa. Kawasan pendopo pun diperindah dengan pagar dan beberapa pot tanaman hias serta perbaikan saluran air. Bupati pengantinya yakni Ir. H.S Kadiono merehap ruangan dalam pendopo serta tanaman dan halaman belakang. Selain itu halaman depan juga diaspal dan di bagian pendoponya sendiri diperindah dengan ornament kayu tiang dan balok pendopo. Kemudian pada masa Bupati Djunaedi Mahendra, SH, MSi, dipasang mahkota di pada bagian atap pendopo. Lantai diganti marmer, halaman depan dibangun gazebo dan termasuk juga pembangunan patung pahlawan perempuan (Suko Widodo  dkk, 2005 : 136-137).

Pendopo Kabupaten Madiun tahun 1930 (Sumber Foto; KITLV)

Pada tahun 2003 Raja Surakarta, Paku Buwono XII berkenan hadir mengunjungi Pemerintahan Kabupaten Madiun. Sang raja juga menyempatkan untuk pertama kali masuk ke Pendopo Kabupaten Madiun . Kunjungan saat itu bersamaan dengan agenda pameran pusaka yang diadakan dalam rangka hari jadi Kabupaten Madiun (Suko Widodo  dkk, 2005 :158-159). Perlu diketahui juga Pemerintah Kabupaten Madiun juga menyimpan puluhan senjata pusaka, seperti Keris, tombak dan Pataka. Ada 5 pusaka yang memiliki nilai sejarah tinggi, yakni Keris Kyai Kala Gumarang, Keris Baledono, Tombak Kyai Balabar, Tombak Kyai Singkir dan Teken Wesi Towo. Setiap tahunya di bulan Sura pusaka-pusaka ini dikeluarkan dan dijamas.

Pada tanggal 27 Agustus 2014, secara simbolis Pemerintahan Kabupaten Madiun melakukan boyongan ke Mejayan dengan sebuah upacara sakral dan kirab budaya. Kirab boyongan yang mengusung tema Kadipaten Madiun masa lampau ini, diikuti sebanyak 36 kereta kencana 25 pasukan berkuda serta puluhan rombongan mobil pick up hias. Kirab ini dimulai dari pembacaan doa, penyerahan pataka kabupaten Madiun dan tombak Pusaka Kyai Balabar dari 3 mantan Bupati (S. Kadiono, Bambang Kusbandono dan Djunaedi Mahendra) dan diserahkan ke Bupati Madiun, Muhtarom (Margana dkk, 2017 : 378). Perpindahan ini mengakhiri pemerintahan kabupaten Madiun yang berpusat di Kelurahan Pangongangan, Kota Madiun yang sudah bertahan selama kurang lebih 190 tahun. Terhitung dari masa Bupati Ronggo Prawirodiningrat (1820) hingga Bupati Muhtarom (2014). Bupati Muhtarom menjadi bupati terakhir di pendopo panggongan, sekaligus Bupati pertama di Pendopo baru Mejayan. Perpindahan ini sebenarnya sudah mulai dirintis pada masa Bupati Drs. H. Bambang Koesbandono namun baru terlaksana tahun 2014. Perpindahan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 tahun 2010 tentang pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur yang ditanda tangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Semenjak Ibukota kabupaten melakukan “boyong kedaton” ke Mejayan. Pemerintah Kabupaten Madiun secara otomatis membuat pendopo baru di Mejayan. Sedangkan Pendopo yang ada di Kota madiun kini fungsinya menjadi rumah dinas bupati. Namun yang agak disayangkan Pendopo Kabupaten Madiun ini jarang di buka untuk umum. Pendopo Kabupaten Madiun hanya bisa dikunjungi secara umum jika ada suatu kegiatan yang berizin. Alangkah lebih bagusnya jika pendopo kabupaten ini dibuka umum di hari tertentu, misalnya sabtu dan minggu. Tujuanya tentu sebagai tambahan obyek wisata sejarah menginggat pendopo ini berlokasi di pusat keramaian dan pusat kota Madiun. Selain itu, semua masyarakat baik Madiun maupun luar madiun mengerti dan melestarikan Sejarah Kabupaten Madiun lewat berkunjung ke bangunan sejarah termasuk pendopo. Terakhir yang tidak kalah penting dan sebagai penutup adalah untuk pelestarianya adalah harus ditetapkan sebagai cagar budaya.

Sumber Rujukan :

__________, 1938. Jubileum-Verslag Uitgegeven Ter Gelegenheid Van Het 25-Jarig Bestaan Der Vereeniging Kartinifondste ’S-Gravenhage 1913-1938. ’S-Gravenhage

Adam, Dr. L. 1938. Geschiedkundige Aanteekeningen Omtrent De Residentie Madioen : V. Het Tijdvak Van De Mohammedaansche Rijken Van De Demaksche Overheersching Tot De „Palihan” (± 1518 Tot 1755). Djåwå.

Hudiyanto, Reza. 2002. Pemerintahan Kota Madiun 1918-1941. Tesis Program Studi Sejarah, Fakultas ilmu Budaya Universitas Gajah Mada.

Margana, Sri, dkk, 2017. Madiun : Sejarah Politik & Tranformasi Kepemerintahan dari Abad XIV hingga Awal Abad XXI. Madiun : Pemerintah Kabupaten Madiun bekerja sama dengan Dep. Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada.

Onghokham, 2018. Madiun dalam Kemelut Sejarah : Priyayi dan Petani di Karesidenan Madiun Abab XIX. Jakarta : KPG

Suko Widodo, dkk. 2005. Menelusuri Jejak Masa Lalu : Sekilas Sejarah Kabupaten Madiun. Madiun : Pemerintah Kabupaten Madiun bekerja sama dengan Puskakom Surabaya.

Van Hoevel, Dr. W.R. 1859. Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie XXII Deel I. Zat- Bommel : Joh Noman & Zoon

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s